Heboh Proyek Ratusan Miliar Rupiah di Senayan

Jakarta - Dua layar LED berukuran 3x2 meter persegi berdiri tegak di pintu masuk utama Gedung DPR RI. Tinggi layar itu 3 meter. Nantinya, wajah para pimpinan DPR dan sejumlah kegiatan yang dilakukan para anggota dewan akan tampil di layar itu.

Layar itu menjadi salah satu proyek DPR yang kini menjadi sorotan karena dinilai menghambur-hamburkan uang. Biaya untuk membangun layar itu memang tidak murah. Informasi yang diperoleh majalah detik, dana layar itu sekitar Rp 4,8 miliar.

Selain layar, banyak proyek lainnya yang juga jadi kontroversi. Misalnya renovasi rungan Banggar yang mencapai Rp 20 miliar lebih. Lalu pembuatan kalender 2012. Kalender setebal 13 halaman yang berisi foto kegiatan pimpinan DPR menghabiskan biaya cetak yang konon mencapai Rp 1,3 miliar.

Kemudian juga renovasi toilet Rp 2 miliar, pembangunan tempat parkir motor Rp 3 miliar, serta biaya pemberian makan rusa sebesar Rp 598 juta. Aneka proyek �ini masuk dalam mata anggaran proyek di DPR 2011 yang total jumlahnya Rp 180.028.964.000.

Proyek-proyek DPR itu �jelas tidak rasional terutama anggaran yang digunakannya terlalu besar. Proyek itu juga sangat rawan penyimpangan apalagi pengawasan Sekjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR selama ini sangat lemah.

Sumber majalah detik yang merupakan salah satu kepala seksi di Sekjen DPR, mengakui mark up sudah merupakan hal lumrah di DPR. Tapi untuk kasus renovasi ruang Banggar sudah keterlaluan.

"Itu cari untung gede banget. Tapi gimana ya, kita (Sekjen) hanya menyesuaikan permintaan anggota dewan juga," ujar sumber itu tanpa mau menyebut nama anggota dewan yang dimaksud.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat ditemui majalah detik saat dipanggil ke rumah dinas Ketua DPR Marzuki Alie, enggan memberikan tanggapan soal maraknya penggelembungan harga dalam setiap proyek di DPR. "Sudah lah. Saya tidak mau bicara lagi. Takut salah lagi nanti," ujarnya singkat.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi menduga telah terjadi mark up dalam proyek DPR itu. Ia menuding DPR hanya membual saat menyatakan membatalkan proyek gedung baru DPR.

Uang untuk proyek gedung baru itu ternyata dialihkan untuk proyek perawatan gedung DPR selama tahun 2012 tercatat nilai totalnya sama, yakni mencapai Rp 500 miliar.

Uchok mengingatkan keuangan DPR sebelumnya juga banyak yang bocor. BPK menemukan banyak penguapan pada keuangan DPR 2010. Misalnya kelebihan pembebanan biaya pada pekerjaan perkuatan struktur Gedung Nusantara I DPR �dengan nilai borongan sebesar �Rp 7,4 miliar, termasuk PPN 10%.

Hasil audit BPK muncul beberapa item pekerjaan persiapan sekitar Rp 67 juta yang �seharusnya tidak dibebankan dalam nilai kontrak. Sebab �kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan itu menggunakan fasilitas Sekjen DPR.



Misalnya, kontraktor mencantumkan biaya keamanan proyek sebesar Rp 12,5 juta, biaya kebersihan dan buang sampah sebesar Rp 45,7 juta, serta biaya P3K dan pemadam kebakaran yang jumlahnya sebesar Rp 8,7 juta. "Seharusnya item-item itu tidak dimasukan. Sebab merupakan fasilitas yang telah dimiliki Sekjen DPR," kata Uchok.


Penguapan lainnya terjadi dalam proyek pekerjaan bongkar dan pasang plafon yang nilai kontraknya sebesar �Rp 53,3 juta. Padahal ternyata dari realisasi proyek semestinya hanya menghabiskan dana Rp 3 juta. Dengan kata lain terjadi kelebihan pembayaran Rp 50 jutaan.

"Dari proyek yang kecil saja Sekjen sudah kecolongan seperti ini. Apalagi untuk proyek-proyek yang nilainya besar," kritik Uchok.



Penyimpangan yang dilakukan Sekjen juga bukan hanya soal pengadaan barang dan jasa saja. Dalam pengelolaan inventaris DPR juga kacau. Sejauh ini banyak inventaris yang ada di DPR dibagi-bagikan ke anggota DPR atau keluarganya.

"Jadi lengkap sudah. Baik pengadaan barang dan jasa maupun barang-barang bekas di DPR sudah menjadi bancakan antara pihak Sekjen dan para anggota dewan," ujar Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

Kini ketika proyek ruang Banggar DPR memicu kontroversi, tidak ada yang mau bertanggung jawab.

Perlu diingat, proyek ruang Banggar hanya merupakan bagian kecil dari proyek perawatan gedung DPR yang nilainya mencapai Rp 500 miliar. Angka yang sama dengan nilai gedung baru DPR yang dibatalkan.

Saat ini kalangan DPR sibuk saling tuding dari proyek Rp 20 miliar itu. Lantas siapa pula yang akan bertanggung jawab dari proyek sisanya, senilai Rp 480 miliar bila ada masalah? Barangkali, penanggungjawabnya nanti hanya hantu. (Tulisan ini merupakan laporan utama Majalah Detik edisi 23-29 Januari 2012)


Sumber  : Deckz bilang klik disini.