SBY: Mestinya, FPI Bertanya Kenapa Ditolak

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mendukung kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Damianus Jackie. Kebijakan Gubernur dan Kapolda Kalteng yang memulangkan empat pengurus Front Pembela Islam (FPI), justru ditujukan untuk meredam suasana di wilayah tersebut. Apalagi, warga adat sejak awal telah menolak kehadiran FPI di Kalteng.
“Kalau bicara yang di Kalteng, saya kira itu dalam proses pencegahan, dan untuk tidak memanaskan situasi di wilayah sana,” ujar Timur Pradopo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Gubernur Teras Narang sempat turun tangan saat menengahi aksi warga adat di bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (11/2/2012). Ia meminta warga adat kembali ke kediaman lantaran masalah tersebut sudah ditangani aparat kepolisian. Apalagi, Habib Rizieq yang berencana hadir di Kalteng, ternyata tak datang.

• Obrolan Presiden dan Wartawan Tak Sentuh Kepentingan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan mestinya kejadian penolakan warga membuat Front Pembela Islam (FPI) di Kalteng berintrospeksi.

“Mestinya bertanya kenapa yang boleh melaksanakan kegiatan di Kalimantan, tapi saudara-saudara kita yang ada di FPI justru seolah-olah ditolak. Atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan disana,” ujar SBY saat tanya jawab dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012) malam.
Menurut SBY, kejadian di Kalteng harusnya membuat organisasi massa mengerti, ternyata kegiatan yang dilakukan itu membikin tidak nyaman bagi sebagian kalangan di negeri ini.
Memang, diakui SBY, organisasi yang ada di Indonesia atas nama kebebasan, bisa saja melaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya bisa saja mendirikan cabang-cabang organisasnya di mana saja. Itu adalah hak organisasi. Namun itu semua harus tetap berpatokan agar kegiatan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak melanggara peraturan.
Lebih lanjut SBY mengatakan dirinya sudah menerima laporan dari Gubernur Kalteng mengenai kejadian tersebut. SBY sudah berkomunikasi bersama Menkopolhukam dan Kapolri, agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kejadian ini merembet ke masalah lain.
Sementara itu, terkait penolakan pendirian cabang Front Pembela Islam di Kalimantan Tengah oleh ratusan masyarakat, yang berujung pada pengusiran utusan FPI pusat Sabtu 11 Februari 2012 lalu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan FPI mestinya introspeksi diri.